Bagiyang punya usaha pertambangan (Batu Bara, Nickel, Zircon, Marmer, dll) yang ga mau ribet urus izin / dokumen pertambangan ke Dirjen Minerba & Dept. ESDM, kami menyediakan jasa pembuatan dokumen pertambangan spt: • Sertifikat CNC (Clean and Clear) - special price Rp. 2 minggu selesai kl lahan dan dokumen oke) SyaratIzin Usaha Jasa Pertambangan. Perizinan usaha pertambangan memiliki dasar hukum berupa Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pasal 33 dan ayat 3, yang berbunyi bahwa bumi dan air serta kekayaan lainnya yang terkandung didalamnya, juga dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat, juga Biaya/ Tarif 0 Tidak dipungut biaya Produk Pelayanan Apakah Anda puas dengan penjelasan Pelayanan Publik "SOP Rekomendasi Pengurusan Izin Usaha Pertambangan" Tidak puas. Biasa. Puas. Penilaian Anda sangat berguna untuk meningkatkan kualitas konten kami. IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Mineral Logam dan Batubara. Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Surat kuasa pengurusan jika Pemohon tidak dapat datang ke DPMPTSP; <<< KEMBALI. Berita Populer JASAPEMBUATAN DOKUMEN RENCANA KERJA & ANGGARAN BIAYA (RKAB/ERKAB) PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERBA. JASA PENGURUSAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (IPPKH) PERTAMBANGAN & NON PERTAMBANGAN. JASA PEMBUATAN DOKUMEN RENCANA REKLAMASI (RR) PERUSAHAAN PERTAMBANGAN O7l5j. Jasa Pengurusan Izin Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus IUP OPK untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian Baru dan Perpanjangan KESDM, DESDM 28 Oct 2020 PERSYARATAN ADMINISTRATIF surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi Badan Usaha; salinan akta pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang maksud dan tujuan usahanya bergerak di bidang usaha pertambangan Mineral atau Batubara khususnya di bidang pengolahan Batubara atau pengolahan dan/atau pemurnian mineral yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; profil Badan Usaha dengan melampirkan salinan legalitas berupa Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP; salinan Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP atau Izin Prinsip Penanaman Modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM untuk Badan Usaha dalam rangka PMA, dengan klasifikasi perdagangan besar; Tanda Daftar Perusahaan TDP; dan surat keterangan domisili, yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku. Susunan direksi dan komisaris dengan melampirkan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk KTP dan Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP bagi Warga Negara Indonesia; dan/atau salinan paspor bagi Warga Negara Asing. Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir Beneficial Ownership *; Data kontak resmi pemohon, sebagai berikut nomor telepon; nomor telepon seluler handphone; dan alamat surat elektronik e-mail; dan Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital. Persyaratan Teknis Rencana pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian yang meliputi informasi mengenai lokasi, teknologi yang digunakan, jenis produk, kapasitas input dan output, serta jadwal pembangunan; Nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama dalam rangka pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral atau batubara dengan pemasok impor komoditas tambang mineral atau batubara untuk diolah dan/atau dimurnikan menjadi bahan baku industri; pemegang IUP Operasi Produksi yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk komoditas mineral logam dan batubara; pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap operasi produksi; pemegang Kontrak Karya tahap operasi produksi; pemegang IUPK Operasi Produksi; pemegang Izin Pertambangan Rakyat; pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan; dan/atau pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian lainnya yang diterbitkan oleh Menteri atau gubernur yang produknya belum memenuhi batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus Perpanjangan Salinan bukti penyampaian laporan kegiatan triwulanan dan tahunan 2 dua tahun terakhir; Persyaratan Lingkungan Surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan Persetujuan dan salinan dokumen izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Persyaratan Finansial Rencana pembiayaan dan rencana investasi; dan Referensi bank pemerintah dan/atau bank swasta nasional. KETENTUANSegala pengurusan izin dilakukan oleh tim legal Portal Tambang Perusahaan tidak perlu datangJaminan Izin terbit atau uang kembaliBIAYA PENGURUSAN IZINPrice ConfidentialEmail konsultasi 0812-1303-5827 Portal Tambang Persyaratan teknis apa saja yang harus dipenuhi oleh perusahaan tambang yang sudah berdiri contoh freeport untuk membangun smelter, dan juga perusahaan baru yang akan membangun smelter?Dear Saudara penanya,Berdasarkan pertanyaan Anda di atas, maka dapat kami uraikan jawabannya dengan memisahkan antara persyaratan bagi perusahaan baru yang akan membangun smelter dengan persyaratan bagi perusahaan tambang yang sudah berdiri. Penjelasannya adalah sebagai berikutA. Perusahaan Baru yang akan membangun smelterDalam hal ini, kami mengasumsikan bahwa perusahaan baru ini adalah perusahaan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi “IUP OP”, namun perusahaan tersebut ingin membangun smelter karena ingin memiliki usaha di bidang pengolahan dan pemurnian hasil ini dapat membangun smelter dengan terlebih dahulu memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian “IUP OPK Pengolahan dan Pemurnian”. Hal-hal yang harus dilakukan perusahaan tersebut untuk memperoleh IUP OPK Pengolahan dan Pemurnian adalah i Melampirkan surat permohonan pengajuan IUP OPK Pengolahan dan Pemurnian;ii Melengkapi keterangan di dalam formulir pengajuan IUP OPK Pengolahan dan Pemurnian; daniii Melengkapi checklist dokumen permohonan pengajuan IUP OPK Pengolahan dan dokumen yang harus dilampirkan dan izin yang harus dimiliki dalam Permohonan IUP OPK Pengolahan dan Pemurnian Mineral adalah1. Profil Perusahaan dengan mencantumkan a. Akta Pendirian dan Perubahan Perusahaan- Pertambangan dan Perdagangan pengolahan komoditas mineral yang dituju- Susunan Direksi Perusahaan- Pemegang Sahamb. Nomor Pokok Wajib Pajak NPWPc. SIUPd. Surat Keterangan Domisilie. Tanda Daftar Perusahaanf. Pengesahan Akta Pendirian Perusahaan dari yang Berwenang2. Memorandum of understanding “MoU”/Perjanjian Jual Beli Antara Pemohon IUP Operasi Produksi Khusus dengan Pemegang IUP Operasi Produksi yang masih berlaku, dengan dataa. Spesifikasi Bahan Galianb. Volume Tonasec. Jangka Waktu MOU/Perjanjiand. Bermaterai Cukup3. MoU/Perjanjian Jual Beli/Purchase Order Antara Pemohon IUP Operasi Produksi Khusus dengan Pembeli End User yang masih berlaku, dengan dataa. Spesifikasi Bahan Galianb. Volume Tonasec. Tujuan Penjualand. Jangka Waktu MoU/Perjanjian4. Legalitas IUP Produksi SK IUP Operasi Produksi yang telah teregistrasi di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara/Clean and Clear CNC Data Teknis Pemilik Tambang/IUP Operasi Produksi Cadangan/Sumber Daya – Kapasitas Produksi – Surat Persetujuan Amdal atau FS/Studi Kelayakan6. Laporan Finansial Perusahaan Pemegang IUP Operasi Produksia. Bukti Pembayaran Iuran tetap 3 tiga tahun terakhirb. Bukti Pembayaran royalti 3 tiga tahun terakhir7. Perizinan Industri/Perizinan berdirinya pabrik8. Laporan Keuangan Perusahaan 3 Tahun Terakhir9. Laporan RKAB tahun terakhir dilegalisir dari Dinas Pertambangan setempat AMDAL atau UKL dan FS/Studi Kelayakan Pabrik yang dikeluarkan oleh Pejabat Tenaga AhliKetentuan mengenai anggaran dasar bagi perusahaan yang ingin mendapatkan IUP OPK Pengolahan dan PemurnianBerdasarkan Surat Edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor di dalam Poin D dijelaskan bahwa Badan Usaha yang akan mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam akta pendiriannya harus mencantumkan bergerak di bidang usaha pertambangan khususnya di bidang pengolahan dan pemurnian mineral dan/atau batubara serta dapat digabung dengan sektor perindustrian, perdagangan, perhubungan, energi, dan penanaman Perusahaan tambang yang sudah berdiriDalam hal ini, kami mengasumsikan bahwa tambang yang sudah berdiri ini adalah perusahaan yang sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi “IUP OP” dan perusahaan tersebut ingin membangun smelter untuk melakukan pengolahan dan pemurnian terhadap hasil produksi dengan perusahaan yang tidak memiliki IUP OP, maka perusahaan yang sudah memiliki IUP OP tidak perlu mendapatkan IUP OPK Pengolahan dan Pemurnian terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan yang sudah termasuk di dalam cakupan IUP OP. Hal ini didasarkan pada Pasal 34 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan“IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan”Hal ini didukung juga oleh Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan“Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan”Oleh karena itu, perusahaan tersebut tidak perlu lagi mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUP OPK pemurnian dan pengolahan. Meskipun demikian, Perusahaan tersebut tetap harus mengurus Perizinan Industri/Perizinan berdirinya Pabrik yang diatur oleh Kementerian Perindustrian dan juga Pemerintah Daerah setempat di daerah smelter direncanakan untuk dibangun. Hal ini dikarenakan Smelter dianggap sebagai sebuah Hal-Hal lain yang perlu diperhatikanDapat kami sampaikan bahwa pada dasarnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral “ESDM” tidak memiliki standar yang resmi dalam proyek pembangungan Smelter. Namun, berdasarkan konfirmasi verbal kami kepada pihak Kementerian ESDM, ada hal-hal tertentu yang menjadi fokus dan kriteria utama dalam menilai kelayakan suatu rencana pembangunan Smelter. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikutI. DanaDana atau nilai investasi adalah fokus utama di dalam pembangunan Smelter. Pembangunan Smelter adalah proyek yang membutuhkan dana yang sangat besar. Berdasarkan beberapa literatur yang kami dapatkan, banyak Smelter yang telah ada di Indonesia memiliki nilai investasi lebih dari Rp1 Pasokan Listrik/Power PlantPasokan listrik ini harus diperhatikan karena Smelter membutuhkan pasokan listrik yang sangat besar. Oleh karena ini biasanya sebagian besar nilai investasi dari proyek smelter akan dialokasikan untuk pembangunan Power Plant untuk memasok kebutuhan listrik dari smelter tersebut. Mengenai penyediaan tenaga listrik ini juga harus memperhatikan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Ketersediaan Bahan BakuHal ini juga menjadi sangat penting karena jangan sampai ketika Smelter sudah dibangun tetapi bahan baku komoditas yang akan diolah terhenti suplainya sehingga tidak dapat beroperasi dan merugikan pemilik yang dapat kami sampaikan, 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik4. Surat Edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 tentang Klasifikasi Badan Usaha di Bidang Pertambangan dalam Akta Pendirian Badan Usaha

biaya pengurusan izin usaha pertambangan